MONEVDAL Menara Telekomunikasi

Kegiatan monitoring, evaluasi, dan pengendalian menara telekomunikasi (MONEVDAL) dilakukan mengacu pada tiga aspek utama dalam ketentuan – ketentuan yang diwajibkan regulator atas keberadaan menara telekomunikasi.

Ketiga aspek MONEVDAL tersebut meliputi ; (1) aspek teknis, (2) aspek legalitas, dan (3) aspek perpajakan dan retribusi, dimana pada tiap-tiap aspek tersebut mempunyai persyaratan-persyaratan yang dijadikan indikator monitoring, evaluasi, dan pengendalian menara telekomunikasi, sebagai berikut:

1. Aspek Teknis
Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Penataan Ruang Nomor 06/SE/Dr/2011 Tentang Petunjuk Teknis Kriteria Lokasi Menara Telekomunikasi, aspek teknis memiliki beberapa indikator yang dijadikan monitoring pada kegiatan ini, antara lain:

A. Indikator Teknis Pendirian
a. Konstruksi
b. Lansekap
c. Pagar
d. Penanda (signage)
e. Kamuflase
f. Fasilitas pendukung menara
g. Ketentuan menara rooftop
h. Daya dukung lahan untuk menara green field

B. Indikator Dasar Pendirian
a. Diperuntukkan bagi menara bersama beserta ketentuannya.
b. Memanfaatkan struktur menara yang sudah ada yang memenuhi kriteria keamanan serta keselamatan.
c. Memanfaatkan struktur bangunan yang ada yang memenuhi kriteria keamanan dan keselamatan bangunan
d. Mempunyai luas lahan minimal yang cukup untuk mendukung pendirian menara dan pemeliharaan
e. Jarak minimal antar menara disesuaikan dengan kemampuan teknologi telekomunikasi yang digunakan
f. zonasi menara ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama penyelenggara telekomunikasi.
g. Ketinggian menara yang didirikan harus mengikuti rencana tata ruang yang berlaku
h. Radius keselamatan ruang di sekitar menara dihitung 125% dari tinggi menara
i. Tinggi menara tersebut diukur dari permukaan tanah tempat berdirinya menara.

C. Indikator Fungsi Kawasan
a. Kawasan lindung
b. Kawasan budi daya

D. Indikator Penggunaan Menara
a. Menara Telekomunikasi seluler, berfungsi sebagai jaringan utama dan jaringan pelayanan pengguna untuk mendukung proses komunikasi termasuk perluasan jaringan (coverage area).
b. Menara Penyiaran (broadcasting)
Menara penyiaran digunakan untuk menempatkan peralatan penyiaraan televisi dan pemancar radio.
c. Menara Telekomunikasi khusus, berfungsi sebagai pelayanan komunikasi yang bersifat terbatas.

2. Aspek Legalitas
Aspek legalitas yang digunakan pada kegiatan monitoring dan pengawasan menara telekomunikasi ini mengacu pada peraturan bersama menteri dalam negeri, menteri pekerjaan umum, menteri komunikasi, dan informatika dan kepala badan koordinasi penanaman modal tentang pedoman pembangunan dan penggunaan bersama menara telekomunikasi, faktor – faktor yang dijadikan indikator antara lain:

A. Indikator persyaratan administratif
a. Status kepemilikan tanah dan bangunan
b. Rekomendasi instansi terkait
c. Akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM
e. Surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Jakarta (BEJ) bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka
f. Informasi rencana pengunaan menara bersama
g. persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara
h. Dalam hal menggunakan genset sebagai catu daya dipersyaratkan izin gangguan dan izin genset

B. Indikator persyaratan teknis
Indikator persyaratan tenis mengacu pada SNI atau standar baku yang berlaku secara internasinal, antara lain:
a. Gambar rencana teknis bangunan menara, meliputi: situasi, denah tampak potongan dan detail serta perhitungan struktur
b. Spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah
c. Spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi: beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan) beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara, dan proteksi terhadap petir

3. Aspek Pajak dan Retribusi
Aspek Pajak dan Retribusi pada kegiatan monitoring dan pengendalian menara telekomunikasi ini ingin melihat pajak dan retribusi yang mengacu pada peraturan Pajak Bumi dan Bangunan (UU nomor 12 tahun 1985), pajak dan retribusi daerah (UU nomor 28 tahun 2009) dan juga perda mengenai retribusi, IMB, dan HO (Perda Kabupaten/Kota). Maka indikator pada aspek pajak & retribusi antara lain:
a. Indikator pajak bumi dan bangunan
b. Indikator retribusi pengendalian menara telekomunikasi
c. Indikator retribusi perijinan IMB dan HO (bila ada)

(Oleh: Assery)

CELL PLAN – Penempatan Lokasi Menara Bersama

Kriteria dalam penentuan penempatan Menara Telekomunikasi Bersama:

1. Diprioritaskan menggunakan site menara eksisting. Pemilihan menara eksisting adalah dengan mempertimbangkan pada posisi koordinatnya yang sesuai dengan konfigurasi seluruh kebutuhan BTS di daerah tersebut.
2. Kendala yang dijumpai dalam pemanfaatan Menara Eksisting sebagai Site/ Menara Bersama adalah site-site eksisting pada umumnya tidak dipersiapkan sebagai site dan Menara Bersama.
3. Lingkungan area site yang sempit dapat disolusikan dengan pembuatan bangunan bertingkat untuk menampung perangkat 2 atau 3 Telco operator.
4. Menara-menara ekisiting bisa dilakukan penguatan atau membangun menara baru yang dipersiapkan untuk mampu menampung 2 atau 3 Telco operator.
5. Mengidentikasi area-area residential, mobilitas penduduk (jalan utama/kolektor/ lokal), pusat bisnis, pusat pemerintahan dan area fasilitas publik (area wisata, sekolah, taman kota dan lain-lain) yang belum ter-cover oleh BTS eksisting
6. Mengidentifikasi area Kecamatan yang memiliki potensi trafic tinggi (yang setara dengan jumlah penduduk yang padat) dan belum seimbang dengan ketersediaan BTS eksisting sehingga perlu tambahan BTS-BTS baru yang akan nantinya dipersiapkan sebagai Menara Bersama
7. Meletakkan site-site untuk BTS baru (menara terpadu) pada area yang memenuhi kriteria poin 3 dan 4.
8. Penempatan Menara Bersama di pinggir jalan, di dataran yang lebih tinggi dari area sekitar lingkungan coverage dari BTS dan sudut sectoral yang lebar untuk meng-cover tiga arah terhadap area clutter yang dikehendaki.
9. Melakukan BTS coverage prediction analysis untuk mendapatkan informasi coverage area dari sebuah BTS dan dari konfigurasi seluruh BTS yang berada di titik menara terpadu.
10. Melakukan koreksi dan pergeseran titik menara guna mendapatkan coverage yang optimal
11. Melakukan penambahan zona-zona menara jika masih ada area potensial dan kapasitas trafik yang masih belum tercover, karena adanya halangan dari pola terrain bumi (banyak terjadi pada daerah pegunungan) maupun gedung tinggi (banyak terjadi di perkotaan).

Dengan menggunakan kriteria di atas selanjutnya dilakukan plotting titik menara yang akan datang pada software GIS dan menggunakan digital map yang lengkap yang terdiri atas :
1. Peta kontur, untuk mendapatkan pola 3 dimensi permukaan bumi
2. Peta landuse, untuk mendapatkan informasi tata guna lahan, penyebaran area residential, industri, pusat bisnis, agriculture dan lainnya
3. Peta vector, untuk mendapatkan informasi jalan utama, jalan kolektor, jalan lokal dan lainnya. Sehingga akan diperoleh pola mobilitas penduduk.

Untuk menghitung kebutuhan BTS ideal dalam menyediakan layanan selular dengan kecukupan traffic yang sebanding dengan potensi pelanggan dan mampu meng-cover seluruh area potensial selular di sebuah Kabupaten, maka pendekatan yang digunakan adalah menggunakan parameter :
1. jumlah penduduk di setiap Kecamatan,
2. menentukan teledensity di sebuah Kabupaten/Kota,
3. melakukan plotting posisi menara pada peta digital dengan meng-overlay seluruh kelengkapan peta digital dan
4. melakukan prediksi coverage untuk mendapatkan coverage yang paling optimal.

Beberapa asumsi yang mendasari penyusunan CELL PLAN :
1. Tingkat teledensitas layanan selular di Indonesia adalah misalnya berkisar di angka 30%. Adapun untuk suatu Kota/Kabupaten tertentu misalnya diasumsikan 50%.
2. Lama rata-rata panggilan atau menerima panggilan untuk setiap handphone per hari misalnya 75 mili Erlang (setara dengan 5 menit) per hari pada jam sibuk pada area urban, 67 mili Erlang (setara dengan 4 menit) pada area sub_urban dan 50 mili Erlang (setara dengan 3 menit) pada area rural.
3. Asmumsi traffic handling BTS per sector maksimal dengan 4 kanal frekuensi adalah 20,15 Erlang pada tingkat kualitas layanan (GOS, Grade of Service) = 0,02, yang berarti kegagalan panggilan hanya sebanyak 2 kali dari 100 kali panggilan). Dengan asumsi seluruh BTS menggunakan 3 sector dan total 12 kanal frekuensi mampu untuk menghandle traffic sebesar 60.45 Erlang (60.45 jam panggil/calling dan terima/called)

Berdasarkan kriteria-kriterua dan asumsi-asumsi diatas, maka kebutuhan menara ideal di setiap kecamatan di suatu Kota/Kabupaten dapat dihitung dengan baik dan lengkap.

(Oleh : Assery)

AUDIT Menara Telekomunikasi

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah, akan meningkatkan pula kebutuhan informasi dan komunikasi di daerah tersebut secara kuantitas maupun kualitas, sehingga berdampak pada munculnya usaha di bidang informasi dan komunikasi seperti radio, televisi, telepon, telepon seluler, internet dan sebagainya. Salah satu infrastruktur terpenting dalam teknologi komunikasi dan informasi adalah menara yang berfungsi sebagai pemancar sinyal-sinyal gelombang informasi dan komunikasi.

Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah setiap tahunnya, maka penggunaan layanan telekomunikasi juga bertambah, dengan demikian semakin meningkat pula kebutuhan lahan untuk penempatan menara telekomunikasi baik berupa menara di atas tanah (green field) maupun diatas gedung (rooftop). Namun di sisi lain, ruang dan lahan yang ada sifatnya terbatas, demikian pula dampak yang mungkin timbul dari tidak terkendalinya pembangunan menara ini akan berpotensi berkurangnya lahan hijau, mempengaruhi estetika kota, dan ketidaksesuaian dengan tata ruang kota.

Dua sisi yang berbeda harus dijalankan Pemeritah Daerah, yaitu di satu sisi harus memenuhi dan melayani kebutuhan informasi dan komunikasi bagi seluruh penduduk, namun disisi lain Pemda harus mampu mengendalikan pertumbuhan pembangunan menara telekomunikasi. Beranjak dari beberapa hal tersebut diatas, maka perlu dilakukan studi audit menara telekomunikasi dan perhitungan restribusi pengendalian menara telekomunikasi untuk meningkatkan PAD bagi Pemda.

Penyusunan Site Audit menara telekomunikasi adalah seperangkat instrumen audit yang merupakan serangkaian prosedur teknis dalam mengenali dan mengidentifikasi secara detail informasi dan fakta-fakta yang ada di lapangan terhadap asset menara telekomunikasi, termasuk keseluruhan asset yang terdapat dalam area menara (site), baik yang bersifat fisik, non fisik, maupun legalitasnya.

Pekerjaan Audit Menara Telekomunikasi ini dilakukan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Melakukan pendataan baru atau pendataan ulang secara detail atas keseluruhan komponen yang terdapat dalam suatu site menara telekomunikasi
2. Melakukan pendataan legalitas kepemilikan atas suatu site menara
3. Memberikan temuan (findings) dan rekomendasi atas suatu menara telekomunikasi
4. Melakukan investigasi atas dugaan penyimpangan/penyalahgunaan atas suatu site yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu
5. Memberikan estimasi penilaian aset (appraissal) dan penghitungan estimasi NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) bangunan menara telekomunikasi.

(Oleh: Assery)

Perkembangan Regulasi tentang Menara Telekomunikasi

Perubahan lingkungan global dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat telah mendorong terjadinya perubahan mendasar, melahirkan lingkungan telekomunikasi yang baru dan perubahan cara pandang dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Industri telekomunikasi nasional telah mengalami perubahan yang sedemikian pesat, sejak diberlakukannya UU no. 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi. Hal tersebut, mendorong lahirnya beragam peluang-peluang bisnis di sektor telekomunikasi antara lain dalam bidang pembangunan dan penyewaan menara telekomunikasi.

Demikian pula dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 2 tahun 2008 tentang Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi, maka kebijakan ini berimbas pada perubahan struktur bisnis telekomunikasi yang semakin bebas, kompetitif, dan agresif. Regulasi ini merupakan instrumen penting guna membangun kepercayaan bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk memulai terciptanya penataan menara telekomunikasi yang komprehensif, baik dari aspek estetika, tata kota, keamanan, lingkungan dan proteksi bagi area-area tertentu yang strategis.

Selanjutnya Pada tahun 2009 juga telah disahkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri dan 1 Kepala Badan yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/3/2009, dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi.

Tujuan dari SKB 3 Menteri dan 1 Kepala Badan antara lain menyerasikan dan mensinergikan pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata menara bersama telekomunikasi. Keputusan bersama ini juga bertujuan mencegah penyediaan menara dari praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sesama pelaku industri telekomunikasi.

Dalam SKB 3 Menteri dan 1 Kepala Badan ini dinyatakan, bahwa kebijakan pembangunan menara bersama telekomunikasi berdampak pada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan. Pekerjaan tersebut antara lain Pemerintah Daerah harus membuat regulasi tentang menara telekomunikasi mengacu pada SKB dan menampung spesifikasi lokal dan kearifan lokal. Pemerintah Daerah juga diminta untuk mempermudah proses perizinan IMB untuk menara telekomunikasi, namun tetap tegas dalam penegakan hukum melalui Perda.

Pada tahun 2009, juga telah disahkan UU Nomor 28/2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Salah satu pasal penting berkaitan dengan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi telah diatur ketentuannya sebagaimana objek retribusi dalam pasal 124. Bahwa Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf n adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Dalam penjelasan pasal 124 juga ditegaskan bahwa mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan serta untuk kemudahan penghitungan, maka tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak bangunan menara telekomunikasi. Adapun formula perhitungan retribusi pengendalian menara dapat dihitung berdasarkan seberapa banyak frekuensi pelayanan berupa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang akan dilakukan oleh Pemda dengan mempertimbangkan beberapa aspek monitoring, evaluasi, dan pengendalian yang akan dilakukan Pemda berkaitan dengan menara telekomunikasi.

(Oleh: Assery)

Kolaborasi dalam Industri Telekomunikasi

Pada pertengahan tahun 2008 lalu, Indonesia masuk dalam 6 besar daftar negara dengan jumlah pelanggan telekomunikasi seluler terbanyak. Jumlah pelanggan telekomunikasi seluler di tanah air tersebut mencapai 116 juta, dan berada di posisi ke-6 sebagai negara yang mempunyai pelanggan telekomunikasi seluler paling banyak. Dari urutan teratas ditempati China (585 juta), India (291 juta), Amerika Serikat (259 juta), Rusia (172 juta), Brasil (134 juta), Indonesia (116 juta), Jepang (103 juta), Jerman (103 juta), Italia (90 juta), Pakistan (86 juta) (Wireless Intelligent, 2008).

Hingga saat ini di Indonesia telah hadir lebih dari 11 operator telekomunikasi antara lain Telkom, Telkomsel, Indosat, Excelcomindo, Hutchison, Sinar Mas, Sampoerna, Bakrie Telecom, Mobile-8, dan Natrindo. Pelaku dalam industri telekomunikasi selular tidak banyak sebagaimana halnya dalam struktur pasar yang bersaing sempurna (perfect competition), yang didalam praktek struktur pasar persaingan sempurna jarang ditemui. Struktur pasar oligopoli adalah ciri dari industri telekomunikasi di seluruh dunia (Sri Adiningsih, 2007).

Dalam Industri Telekomunikasi Selular, Kolaborasi Antar Organisasi adalah hal yang sering dilakukan sebagai salah satu sarana meningkatkan Keunggulan Bersaing Berkelanjutan. Juga melakukan Disain Organisasi Modular untuk meningkatkan Efektivitas Organisasi.

Bila ditinjau dari pendekatan sistem, maka perusahaan-perusahaan telekomunikasi melakukan kolaborasi dengan para supplier barang dan jasa dalam usaha memberikan layanan telekomunikasi selular yang berkualitas kepada para pelanggannya.

(Oleh : Assery)

Agenda Penting Industri Telekomunikasi Kita

1. PENDAHULUAN

Liberalisasi sektor telekomunikasi yang terjadi di Indonesia sejak 1999, diawali dengan UU No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, telah merubah peta struktur persaingan industri telekomunikasi nasional. Perubahan struktur industri tersebut juga mempengaruhi perilaku para pelaku industri telekomunikasi sehingga mereka melakukan perubahan dan penyesuaian strategi perusahaannya.

Strategi tersebut selanjutnya dituangkan dalam program kerja berbagai bidang seperti pemasaran, pembangunan jaringn, dan keungannya. Perubahan dan penyesuaian strategi dan program kerja ini untuk meingkatkan kinerja masing-masing perusahaan, dan apabila digabungkan maka selanjutnya akan mempengaruhi kinerja industri telekomunikasi Indonesia secara keseluruhan.

Semula hanya ada pelaku pasar telekomunikasi tunggal yaitu Telkom, lalu menjadi dua dengan adanya Indosat, lalu menjadi beberapa perusahaan telekomunikasi seperti sekarang. Pasar yang semula monopoli, lalu duopoli, dan kini menjadi oligopoli. Hingga saat ini tercatat lebih dari sepuluh operator telekomunikasi yang beroperasi dengan berbagai teknologi baik GSM maupun CDMA.

Demikian pula jumlah pelanggan telekomunikasi mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2004 jumlah pelanggan selular sekitar 40 juta namun pada pertengahan tahun 2008 lalu mencapai 113 juta pelanggan selular. Pelanggan untuk telepon tetap PSTN maupun Fixed Wireless Access (FWA) juga mengalami peningkatan, yaitu sejumlah 11 juta pada tahun 2004 menjadi 21 juta pelanggan pada pertengahan tahun 2008 lalu (Assery, KR, 4 Oktober 2008)..

Dengan jumlah penduduk yang banyak dan wilayah negara yang luas akan menjadi pasar yang menjanjikan bagi industri telekomunikasi. Dan melihat kelebihan seperti ini, industri luar negeripun selalu menjadikan negara kita sebagai sasaran pasar utama mereka.

Apakah peningkatan sektor telekomunikasi tersebut telah cukup dipandang sebagai indikator perkembangan yang semakin membaik? Apa sajakah agenda penting yang berkaitan dengan perbaikan sektor telekomunikasi ini?

2. PEMBAHASAN

Setidaknya ada lima agenda penting telekomunikasi yang harus segera dituntaskan, pertama pemerataan teledensitas di seluruh wilayah Indonesia, kedua pengurangan dominasi kepemilikan asing, ketiga peningkatan peran industri dalam negeri, keempat perbaikan manajemen spektrum frekwensi, dan kelima regulasi yang benar benar transparan dan adil.

1. Meningkatkan pemerataan teledensitas

Teledensitas adalah tingkat kepadatan pemakaian telepon dibandingkan seratus penduduk. Teledensitas 6% artinya setiap 100 penduduk, enam diantaranya memiliki dn menggunakan telepon. Teledensitas 50% artinya setiap 100 penduduk, 50 diantaranya sudah memiliki dan menggunakan telepon.

Dengan semakin meingkatnya teledensitas, maka akan memiliki efek pengganda, yaitu semakin banyak interaksi komunikasi yang efisien dan efektif. Interaksi komunkasi Selanjutnya dapat meningkatkan laju perkembangn pertumbuhan bisnis maupun pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Teledensitas telepon tetap kabel (PSTN) maupun nirkabel (FWA) sampai pertengahan tahun 2008 lalu masih dibawah 6%. Namun demikian teledensitas telepon seluler dapat mencapai 50%. Teledensitas telepon seluler ini mengalami peningkatan yang signifikan, dari sekitar 13% pada tahun 2004, meningkat menjadi 29% pada 2006, dan mencapai 50% pada pertengahan tahun 2008 (Ditjen Postel, September 2008).

Apabila kita mengakui bahwa peningkatan teledensitas akan membawa manfaat perkembangan dan pertumbuhan perekonomian suatu negara, maka pemahaman itu harus didasari perlunya penyebaran yang merata dari angka teledensitas tersebut. Peningkatan teledensitas juga seharusnya dilihat pola penyebarannya, sehingga tidak terkumpul di kota-kota besar saja namun terjadi penyebaran merata di berbagai kabupaten dan kota kecil lainnya.

2. Mengurangi dominasi asing

Investasi asing di industri telekomunikasi saat ini terus meningkat. Salah satu indikasinya tercermin dari tingginya kepemilikan saham asing di sejumlah operator telekomunikasi. Sebagai contoh porsi kepemilikan asing di HCPT hampir 100%, Excelcomindo Pratama 99%, Natrindo Telepon Seluler 95%, Sampoerna Telekomunikasi Indonesia 75%, Indosat 45%, dan Telkomsel 35%.

Walaupun partisipasi atau keberadaan asing di telekomunikasi tidak dilarang namun perlu perencanaan regulasi atau kepastian hukum yang jelas. Dominasi kepemilikan oleh asing seharusnya dapat berdampak positif terhadap kinerja perusahaan tersebut. Namun demikian iklim investasi yang berkembang seharusnya dapat lebih memihak lokal, sebagai contoh dalam industri menara telekomunikasi (Assery, KR, 17 Juli 2008)..

3. Meningkatkan peran industri dalam negeri

Perkembangan pelanggan telekomunikasi yang sedemikian pesat dan perkembangan investasi asing di sektor telekomunikasi yang semakin meningkat belum dapat mendorong perkembangkan industri produk pendukung telekomunikasi dalam negeri, khususnya manufaktur perangkat telekomunikasi lokal. Kita lebih banyak menjadi pasar dan konsumen dari produk telekomunikasi dan teknologi dari negara maju seperti Amerika, Eropa bahkan produk telekomunikasi negara Asia seperti China.

Beberapa faktor penyebab kelemahan produk telekomunikasi lokal antara lain karena persaingan yang ketat dan tidak seimbang, kurangnya supply komponen, adanya dominasi vendor asing, adanya bea masuk yang tinggi, dan minimnya dukungan penelitian dan pengembngan (R&D). Disamping itu tidak adanya fokus produk unggulan apa yang akan dikembangkan menjadi tambahan masalah yang menghambat perkembangan industri dalam negeri.

4. Memperbaiki manajemen spektrum frekwensi

Demikian pula dalam kebijakan penggunaan spektrum frekuensi radio sebagai media transmisi tanpa kabel (wireless) yang akan semakin meningkat, seiring dengan meningkatnya pembangunan bidang telekomunikasi dan informatika di Indonesia.

Spektrum frekuensi radio sebagai salah satu aset negara merupakan sumber daya terbatas sehingga pemanfaatannya harus dinilai secara wajar. Dengan semakin berkembangnya teknologi wireless pada era kompetisi global di bidang ekonomi dan teknologi seperti sekarang ini, maka pemanfaatan spektrum frekuensi radio harus optimal sehingga bermanfaat kepada negara dan masyarakat.

Antisipasi di bidang telekomunikasi dilakukan melalui perumusan kebijakan dan pengaturan dalam proses Manajemen Spektrum Frekuensi Radio, termasuk kebijakan pentarifan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi radio.

5. Perlunya regulasi yang transparan dan adil

Stakeholder industri telekomunikasi Indonesia terdiri dari tiga pihak, Produsen sebagai penyedia jaringan dan jasa telekomunikasi, konsumen sebagai pengguna layanan jasa telekomunikasi, dan pemerintah sebagai otoritas pengelola sumberdaya spektrum frekwensi dan otoritas pembina industri telekomunikasi.

Secara umum, semua pelaku usaha atau produsen bertujuan memaksimisasi laba. Produsen menuntut kebebasan berusaha seluas luasnya bahkan terkesan tidak memerlukan ada aturan main yang tampaknya menyulitkan pergerakan strategi dan program kerjanya. Perilaku produsen juga akan menghalangi calon produsen lain yang akan masuk untuk memperebutkan pangsa pasar yang ada, dan bila perlu mematikan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya.

Sebaliknya, pengguna jasa atau konsumen bertujuan memaksimisasi kepuasaan, dan menuntut kepuasan layanan sebesar-besarnya. Konsumen menuntut layanan yang memuaskan namun tidak setiap konsumen cerdas dan memiliki alat analisis yang baik untuk menghitung secara benar antara harga yang dia bayarkan dengan kualitas layanan yang seharusnya diterimanya.

Regulator independen sebagai wasit diperlukan dalam memfasilitasi iklim persaingan yang sehat bagi para produsen serta menjamin iklim kesesuaian harga yang dibayar konsumen dengan layanan telekomunikasi yang diterimanya.

Oleh karena itu sangat diperlukan adanya peran regulator independen untuk membuat regulasi yang transparan dan adil dalam menciptakan iklim kompetisi yang sehat, yang menjembatani persaingan antar pelaku usaha maupun menjamin aturan tentang kualitas layanan pengguna jasanya.

3. PENUTUP

Dengan semakin meningkatnya industri telekomunikasi memberikan nilai positif bagi pertumbuhan ekonomi bagi negara kita. Namun masih ada beberapa agenda penting diatas yang harus segera diselesaikan, baik dalam tataran kebijakan dan regulasi, maupun dalam tataran pelaksanaan dan pengawasannya. Apabila berbagai agenda penting tersebut diatas dapat segera dilaksanakan dan terjamin pengawasannya, maka sumbangan sektor telekomunikasi terhadap pendapatan nasional akan semakin meningkat.

(oleh: Assery)

Pengendalian Menara Telekomunikasi

(dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat, 17 Juli 2008)

Dengan semakin meningkatnya sektor telekomunikasi maka memberikan peningkatan subsektor sarana pendukungnya antara lain pembangunan menara telekomunikasi. Secara fungsional menara telekomunikasi merupakan perangkat yang mendukung penyelenggaraan telekomunikasi dan salah satu sarana dan prasarana yang memungkinkan berfungsinya telekomunikasi.Sejak tahun 2002 bisnis penyewaan menara telekomunikasi mulai ada. Pada saat itu hanya Telkom Flexi yang berminat dengan pola menyewa ke perusahaan penyedia menara telekomunikasi. Pada 2005, terjadi penjualan menara telekomunikasi milik operator PT Mobile-8 Telecom kepada perusahaan penyedia menara telekomunikasi dengan jumlah mencapai ratusan menara. Dan pada 2007 mulai banyak perusahaan telekomunikasi lain seperti PT Excelcomindo dan PT Indosat juga berminat dengan pola sewa menara yang dibangun dan dioperasikan perusahaan penyedia menara telekomunikasi.

Yang dimaksud penyewaan menara telekomunikasi adalah usaha penyewaan yang dilakukan para penyedia, pembangun, dan pengelola menara telekomunikasi untuk disewakan kepada operator telekomunikasi. Bagi pembangun dan pengelola menara telekomunikasi dapat mengeluarkan capex belanja modal sekitar Rp 1 miliar per menara dan memperoleh pendapatan sewa yang besarnya antara Rp 150 juta hingga Rp 240 juta per tahun, diharapkan dapat diperoleh break even point di tahun ke 4 atau ke 5. Biasanya jangka waktu sewa minimal 10 tahun. Dan bagi operator telekomunikasi mengeluarkan biaya sewa (opex) tersebut akan lebih efisien dibanding harus mengeluarkan belanja modal (capex) yang besar di muka, sehingga mereka dapat lebih fokus pada peningkatan kualitas jaringannya.

Namun di sisi lain berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan dan keberadaan menara telekomunikasi juga sedemikian rumit. Cukup banyak menara telekomunikasi yang dianggap kurang memenuhi jaminan keamanan lingkungan dan kurang proporsional penempatannya bagi estetika tata kota. Juga sikap masyarakat terhadap keberadaan menara telekomunikasi yang dianggapnya berpotensi membahayakan lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Bahkan indikasi timbulnya persaingan pendirian menara telekomunikasi yang tidak efisien karena tidak saling berbagi atau sharing tower.

Terlebih lagi bagi para operator telekomunikasi menganggap terjadi overlapping tentang pembangunan menara telekomunikasi karena adanya peraturan suatu daerah baik berupa perbu/perwali dan perda namun masih saja menimbulkan isu beragam , mulai dari pendapat anggota dewan, pengamat bisnis, pelaku bisnis, bahkan jajaran pemerintah daerah yang menerbitkan peraturan juga masih bisa berbeda pendapat mengenai bentuk peraturan dan substansinya.

Rumitnya masalah pembangunan dan pengelolaan menara telekomunikasi tersebut sebaiknya dibarengi dengan solusi untuk mendesain ulang pola pengembangan menara telekomunikasi agar pemenuhan keamanan lingkungan masyarakat, kesehatan, kekuatan konstruksi, estetika tata kota dan lain sebagainya dapat terakomodasi secara proporsional, sehingga benturan konflik dan persoalannya dengan instansi lain dapat diminimalisasi

Bagaimanakah sebaiknya pola penataan menara telekomunikasi khususnya di Kota Yogyakara? Bagaimana sebaiknya pola tender pemenangnya? Bagaimanakah hubungannya dengan peran manajemen aset daerah untuk optimalisasi aset dan peningkatan pendapatan daerah?

Pada tahun 2007 Pemerintah Kota Yogyakarta telah menerbitkan Perwali No.10 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi. Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi tersebut diperlukan dalam rangka menjamin kenyamanan, keselamatan, kelestarian lingkungan, serta estetika sesuai kaidah tataruang. Dalam Perwali tersebut juga dijelaskan bahwa menara telekomunikasi terpadu adalah menara yang dipergunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi untuk menempatkan peralatan telekomunikasi berbasis radio. Untuk Kota Yogyakarta, pengawasan pembangunan menara telekomunikasi dilakukan oleh Dinas Perizinan dan Dinas Perhubungan.

Demikian pula dengan terbitnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi nomer 02 tahun 2008 perihal Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi maka standar industri penyedia menara telekomunikasi semakin jelas menara telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur pendukung yang utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital, dan dalam rangka efektivitas dan efisiensi pembangunan menara telekomunikasi harus memperhatikan faktor lingkungan. Peraturan Menteri tersebut juga menegaskan bahwa penyedia menara, pengelola menara, maupun kontraktor menara adalah harus badan usaha Indonesia yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri.

Beberapa hal yang sebaiknya diperhatikan dalam pola tender ataupun penunjukan pemenang sebagai mitra pemerintah daerah dalam pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi antara lain sebagai berikut:
1. telah memiliki pengalaman dan kemampuan membangun dan mengoperasikan menara telekomunikasi
2. telah memiliki kemampuan menyelesaikan service level agreement atau service level guarantee (jaminan tingkat layanan) para penyewanya
3. sanggup memberikan kontribusi terbaik bagi pemda dan masyarakat termasuk memenuhi semua aspek perizinan dan sosial kemasyarakatan
4. bukan perusahaan titipan yang tidak mampu melaksanakan pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi
5. merupakan badan usaha Indonesia yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri.

Dan yang penting tidak hanya dimenangkan satu perusahaan saja namun dapat dipilih dua atau tiga perusahaan sehingga dapat terjadi kompetisi penyediaan menara dengan harga sewa yang memadai dan kualitas layanan yang dapat diperbandingkan, Dengan harga sewa yang memadai maka operator telekomunikasi merasa puas dan tidak merasa dirugikan. Dan dengan kualitas layanan yang dapat diperbandingkan maka akan memacu masing-masing penyedia menara untuk memberikan kualitas layanan terbaik agar penyewa tidak komplain.

Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah kaitannya dengan manajemen aset daerah. Ada beberapa faktor yang perlu dikaji yang berhubungan dengan seberapa besar tingkat kepentingan penataan menara telekomunikasi tersebut bagi daerah, baik dari sisi nilai aset, akuntabilitas pengelolaan aset, audit atas pemanfaatan tanah, perkembangan pasar properti, dan bagaimana sistem informasi dalam pengelolaan aset. Dengan tujuan optimalisasi pemanfaatan aset tersebut, maka dalam jangka pendek dapat memonitor kinerja operasionalisasi aset dan jangka panjang dapat melakukan perencanaan strategik atas optimalisasi aset daerah.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan Pemda antara lain: (1) melakukan inventarisasi aset daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pendirian dan pengoperasian menara telekomunikasi, (2) melakukan pengecekan dokumentasi legal dan proses legal prosedur penguasaan atau pengalihan aset tersebut, (3) melakukan penilaian aset, sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun untuk penetapan harga sewa atau harga jual sepanjang mengikuti peraturan berlaku, (4) memrioritaskan optimalisasi aset dengan memperhatikan fungsi ekonomis dan fungsi sosial, (5) melakukan pengawasan dan pengendalian, dengan mengedepankan transparansi dan membentuk suatu sistem yang termonitor dengan jelas sehingga setiap pertanggungjawaban dari tingkat pelaksana hingga pimpinan dapat dinilai dan diukur dengan baik. q – c. (4109-2008).

*) S. Assery, adalah Konsultan Manajemen dan Bisnis Telekomunikasi, tinggal di Yogyakarta

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.